Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia bersifat dinamis. Di satu sisi, pemerintah berkepentingan untuk menjaga ketertiban dan keutuhan bangsa. Di sisi lain, ormas merupakan perpanjangan tangan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan nilai-nilai tertentu. Maka dari itu, pemerintah dituntut untuk mampu menyeimbangkan dua peran: pembinaan terhadap ormas yang potensial, dan penertiban terhadap ormas yang menyimpang.

Fungsi Pembinaan: Mendorong Peran Positif Ormas

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan lembaga-lembaga lain secara aktif melakukan pembinaan terhadap ormas. Bentuk pembinaan ini meliputi:

• Pelatihan manajemen organisasi dan tata kelola keuangan

• Sosialisasi hukum dan peraturan tentang ormas

• Bantuan dana operasional dan hibah

• Kemitraan dalam kegiatan sosial dan pembangunan daerah

Dengan pendekatan pembinaan ini, ormas diharapkan mampu menjadi kekuatan sosial yang konstruktif serta mendukung program-program nasional seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, hingga penanggulangan bencana.

Fungsi Penertiban: Mencegah Ancaman terhadap Ketertiban Umum

Di sisi lain, pemerintah juga wajib menindak ormas yang melanggar hukum. Tidak sedikit ormas yang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, menyebarkan intoleransi, bahkan melakukan kekerasan dalam menyuarakan agenda mereka. Untuk itu, pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif hingga pencabutan status hukum ormas yang menyimpang.

Penertiban dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang memberikan dasar hukum kuat bagi pemerintah untuk membekukan bahkan membubarkan ormas yang dianggap membahayakan keamanan nasional atau persatuan bangsa.

Menjaga Keseimbangan: Tantangan Utama Pemerintah

Keseimbangan antara pembinaan dan penertiban bukan hal yang mudah. Pemerintah harus tetap menjunjung tinggi hak kebebasan berserikat, namun tetap tegas terhadap ormas yang menyalahgunakan kebebasan tersebut. Oleh karena itu, strategi pengawasan berbasis data, sistem pelaporan digital, serta pendekatan dialogis menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan ini.

Pemerintah juga mendorong transparansi dari ormas, terutama dalam hal pendanaan dan aktivitas lapangan. Ormas yang menerima bantuan luar negeri, misalnya, diwajibkan untuk melaporkan asal-usul dan penggunaan dana secara jelas.

Sinergi Pemerintah dan Ormas untuk Kemajuan Bangsa

Hubungan harmonis antara pemerintah dan ormas seharusnya menjadi fondasi kuat dalam membangun bangsa. Ketika ormas bersikap aktif dan positif, serta pemerintah terbuka dalam membina dan mendengarkan, maka kerja sama yang saling menguntungkan bisa tercapai.

Dialog terbuka dan komunikasi yang sehat antara keduanya menjadi jembatan penting dalam menyelesaikan perbedaan dan mencegah konflik yang tidak perlu.

Penutup

Pemerintah memiliki peran ganda dalam mengelola ormas: membina yang potensial, dan menertibkan yang menyimpang. Keduanya harus dijalankan secara berimbang agar demokrasi tetap hidup namun tidak kebablasan. Simak berita dan wawasan lengkap seputar isu sosial dan kebijakan publik di https://lensaterkini.id/.