Pada tanggal 29 September, pemimpin serikat buruh joes barbecue Jude Thaddeus Fernandez dibunuh di rumahnya oleh Polisi Nasional Filipina selama kampanye buruh untuk menaikkan upah dan mengakhiri korupsi serta pelanggaran pemerintah. Fernandez adalah korban ke-72 pembunuhan terkait buruh di Filipina sejak Juli 2016. The Real News melaporkan dari Manila. Pekerja Filipina, yang dipimpin oleh Kilusang Mayo Uno (Gerakan Satu Mei), berunjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Nasional di Manila untuk mengutuk pembunuhan aktivis buruh veteran Jude Fernandez, yang dibunuh pada 29 September 2023.

Sebagaimana dilaporkan oleh berbagai kelompok buruh di negara tersebut, Fernandez merupakan aktivis buruh ke-72 yang terbunuh sejak 2016. Insiden tersebut terjadi meskipun pemerintahan Marcos Jr. telah berjanji untuk memastikan hak buruh dan hak asasi manusia di negara tersebut dihormati. Sebagai aktivis veteran dan organisator buruh yang memulai aksinya pada tahun 70-an, selama Darurat Militer Ferdinand Marcos Sr., kematian Fernandez juga memicu protes dan pernyataan kecaman dari sektor lain. Para pengunjuk rasa juga mencatat betapa kematian brutal itu mengingatkan pada penindasan aktivis selama tahun-tahun Darurat Militer.

Fernandez dikenal sebagai sosok penting dalam pembentukan Aliansi Pekerja di Provinsi Laguna, dan federasi buruh Persatuan Pekerja di Tagalog Selatan – KMU. Kedua formasi buruh tersebut berpusat di provinsi-provinsi di selatan ibu kota Filipina yang memiliki populasi pekerja yang padat yang dipekerjakan oleh berbagai perusahaan multinasional. Sejak memulai karier sebagai aktivis muda, Fernandez langsung memutuskan untuk membantu dalam pengorganisasian buruh. Mereka membentuk berbagai formasi untuk memperluas perjuangan dan perjuangan buruh, terutama pada isu-isu mengenai upah layak. Kedua, tentang penolakan kontraktualisasi (skema fleksibilitas tenaga kerja), ketiga tentang isu tempat kerja yang layak dan aman. Terakhir, tentang hak dasar buruh, untuk berorganisasi dan membentuk serikat pekerja.

Berdasarkan wawancara di masyarakat, sekelompok petugas berpakaian preman mengeksekusi Jude Fernandez. Sementara polisi melaporkan bahwa organisator buruh berusia 66 tahun itu melawan, anggota masyarakat anonim mengatakan bahwa tidak ada baku tembak. Narasi "nanlaban", atau korban yang diduga "melawan," sangat mirip dengan eksekusi tersangka narkoba oleh pemerintahan sebelumnya yang telah dikritik secara global karena melanggar hak asasi manusia.

Karena meningkatnya jumlah pelecehan terkait ketenagakerjaan, penandaan merah, dan kematian, berbagai kelompok buruh bersatu untuk mengecam memburuknya iklim pengorganisasian buruh di negara tersebut. Kelompok buruh mengajukan laporan terpadu kepada Organisasi Perburuhan Internasional, yang kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah Filipina. Kamz Deligente, Wakil Direktur, Pusat Serikat Buruh dan Hak Asasi Manusia (CTUHR): Dalam kasus lain, aktivis buruh Ador (Juat) dan Loi (Magbanua) telah hilang sejak Mei 2022. Setelah mereka, ada empat kasus pembunuhan di luar hukum terhadap pekerja dan aktivis. Ada pembunuhan Alex Dolorosa dari BIEN (Jaringan Karyawan Industri BPO) di Provinsi Negros dan pembunuhan keluarga Fausto, yang merupakan pekerja pertanian.

Masih sangat sulit untuk mengorganisasi serikat pekerja, organisasi pekerja, atau asosiasi. Sebenarnya, hal yang sama berlaku untuk semua jenis organisasi, bukan? Sulit karena penindasan dan serangan yang terus berlanjut dan semakin parah terhadap mereka yang menginginkan perubahan.

Kita perlu mengatasi masalah hak untuk berorganisasi. Filipina masih berada di 10 besar negara paling berbahaya atau terburuk bagi pekerja, terutama karena alasan-alasan ini. Kekerasan, pelecehan, dan bentuk-bentuk serangan lainnya terhadap pekerja marak terjadi. Dengan kasus pembunuhan brutal Jude Fernandez baru-baru ini, kita melihat bahwa pemerintah Filipina tidak serius dalam menjaga citra yang ingin ditunjukkannya kepada masyarakat internasional, bahwa mereka “mendukung hak asasi manusia” dan bahwa mereka dianggap serius dalam memberlakukan “perubahan.” Namun, kita melihat bahwa semuanya masih sama saja.

Pusat Serikat Buruh dan Hak Asasi Manusia menyebutkan hambatan informal dan formal yang menyebabkan menyusutnya tingkat serikat pekerja di negara tersebut. Hambatan formal tersebut meliputi kebijakan pemerintah tentang fleksibilitas tenaga kerja dan antipemberontakan. Meskipun kebijakan fleksibilitas tenaga kerja telah ada sejak tahun 80-an, kebijakan antipemberontakan baru yang memengaruhi tenaga kerja, khususnya NTF-ELCAC (Satuan Tugas Nasional untuk Mengakhiri Konflik Komunis Lokal) dan Undang-Undang Antiteror diberlakukan selama pemerintahan Duterte dan berlanjut hingga pemerintahan Marcos Jr. saat ini.

Jerome Adonis, Sekretaris Jenderal, Kilusang Mayo Uno (KMU): Agen negara dan kapitalis menargetkan para pemimpin dan organisator buruh, seperti mereka dari KMU, karena kami dikenal berjuang tidak hanya untuk upah, pekerjaan, hak, tetapi juga untuk perubahan politik di masa depan. Karena kami percaya bahwa bahkan jika kami mendapatkan kenaikan upah, kami membentuk serikat pekerja, jika kebijakan represif pemerintah tetap ada, semuanya akan sia-sia.

Sementara KMU telah berjanji untuk memberikan keadilan kepada organisator buruh yang terbunuh, berbagai kelompok buruh dan organisasi mahasiswa berbicara dalam dukungan dan solidaritas dengan keluarga Fernandez dan sesama organisator. Negara tampaknya berpikir, khususnya NTF-ELCAC, bahwa ketika mereka memenjarakan, membunuh, dan melecehkan para pengorganisir buruh, mungkin kami akan berhenti. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, terutama karena krisis ekonomi, tingkat inflasi yang lebih tinggi. Itulah yang tidak mereka lihat. Mereka hanya tahu cara melecehkan kami, dengan berpikir itu akan menghentikan kami. Itu tidak normal. Itu bukan kenyataan. Ini mendorong kami untuk terus maju. Bahkan jika mereka memenjarakan dan membunuh para pengorganisir buruh yang lebih tua, kami tidak akan berhenti. Sebaliknya, itu hanya mendorong kami untuk turun ke jalan dan melanjutkan perjuangan.